Surat Tuntutan

Tag

Advokat, Ahli, Dakwaan, Hakim, jaksa, Kejaksaan, Kepolisian, lubuklinggau, mahkamah agung, Penahanan, Penasehat Hukum, Pengadilan, Saksi, Senjata Api, Senjata Tajam, Sumatera Selatan, Surat, Tindak Pidana, Tuntutan

Memori of Masohi

KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 2 Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan

          

         “UNTUK KEADILAN”                    

P-42

SURAT TUNTUTAN

Dakwaan Senjata Api UU Drt No. 12 Tahun 1951

Tag

Advokat, Hakim, Hasil Pemeriksaan Puslabfor POLRI, jaksa, Kabupaten Musi Rawas, Kejaksaan, Kota Lubuklinggau, Lobby, mahkamah agung, Mediasi, Negosiasi, Penasehat Hukum, Pengadilan, Perdamaian, Pidana Umum, Senjata Api, Senjata Tajam, Sumatera Selatan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, UU darurat No. 12 tahun 1951

KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
“UNTUK KEADILAN”

P- 29

SURAT DAKWAAN

budi setyawan profile

Tag

budi setyawan, Integritas, jaksa, Jawa Tengah, Jepara, Kejaksaan, lubuklinggau, maluku, masohi, Musi Rawas, Progresif, Sumatera Selatan

 

Menakar Kualitas Pilgub Sumatera Selatan

Tag

Ahok, DKI Jakarta, Jokowi, Kualitas, Pemilihan Gubernur, Pilgub, Politik, Sumatera Selatan, Survei

Euforia kemenangan Jokowi-Ahok (Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama) dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI Jakarta memberikan banyak ekses ke Pilgub Dearah lainnya. Dalam banyak survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey selalu menempatkan Foke (Fauzi Bowo) sebagai bakal calon pemenang dalam pentas politik tersebut, wal hasil

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PERKARA PENIPUAN (PASAL 378 KUHP) DAN ATAU PENGGELAPAN (PASAL 372 KUHP) STUDI KASUS PERKARA ATAS NAMA SAUDI BIN MAKSIN PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON

Tag

Acara, Cilegon, Dakwaan, Formil, Hakim, kampus, Kejaksaan, Kepolisian, Kerja, Kertas, KUHAP, KUHP, Materiil, Penggelapan, Penipuan, Penyidik, Peradilan Pidana, Pidana, Surat, Tuntutan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (machtstats)

PROSPEKTUS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tag

Bisnis, BUMD, BUMN, HAM, Hukum, Kejaksaan, Kepolisian, Kerugian negara, Keuangan negara, Korupsi, KPK, mahkamah agung, Pengadilan Tipikor, Presiden, UNCAC 2003

Sesuai dengan misi Strategis nasional dan Rencana Aksi nasional Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan termsuk dengan berbagai trend dan perkembangan yang terjadi tataran masyarakat internasonal. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi United nation Convention Againts Corruption Tahun 2003 (UNCAC)

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PADA KORUPSI

Tag

Bank, Bisnis, BUMD, BUMN, Kerugian Keuangan negara, Keuangan negara, Korupsi

Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan doktrin BUSSINES JUDGMENT RULE sebagai alasan pembenar bagi para pelaku bisnis maupun eksekutif bank, ketika mereka dituduh dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan sebagian kalangan dalam memahami doktirnm Bussines Judgement Rule

DISKURSUS TENTANG KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK BISNIS.

Tag

Bisnis, BUMD, BUMN, Keuangan negara

Adanya perspektif yang berbeda dalam memandang “keuangan negara” tidak saja berdampak terhadap kebijakan fomulatif yang dilakukan oleh legislator, melainkan juga berdampak pada praktik penegakan hukum.

Perspektif Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (2)

Tag

BPK, BUMD, BUMN, Ekonomi, ICW, Keuangan negara, Korupsi, Perbendaharaan Negara, Perdata, Perseroan Terbatas, Pidana

            FENOMENA LEGISLASI TENTANG KEUANGAN NEGARA

Dalam sejarah perkembangan bangsa, masalah keuangan negara pada awalnya diatur dalam Indische Comptabiliteit Wet (ICW) tahun 1867, yang bertujuan untuk menertibkan anggaran keuangan kolonial dan pendistribusian surplus, batig slot kepada pemerintah induk.[1] Lahirnya ICW 1867 sekaligus menunjukkan sikap pemerintah kolnial terhadap liberalisme yang tidak sepenuhnya menerapkan asas Laises Faire melainkan tetap melakukan intervensidalam kehidupan ekonomi secara keseluruhan.

Perspektif Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (1)

Tag

Keuangan negara, Korupsi, Legislasi, Penegakan Hukum, Undip

Dalam salah satu tulisan James D. Ratley, President Association of Certified Fraud Examiners (ACCFE)[1],  mengungkapkan bahwa korupsi merupakan bagian kecil dari Fraud (Kecurangan/Penipuan dll). Dalam hal ini Fraud diartikan sebagai “the use of one occupation fir personal enrichment thought the deliberate misuse or misaplacation of the employing organization’s resource or assets”.[2]